Pada abad XIX terjadi perubahan penting dalam susunan pemerintahan di Sumatera Utara sebagai akibat masuknya kekuasaan Belanda. Dengan masuknya kekuasaan Belanda itu, maka susunan pemerintahan tradisional ditempatkan di bawah susunan pemerintahan kolonial. Kerajaan-kerajaan di pesisir Timur Sumatera Utara seperti Leidong, Bilah, Batu Bara, Kota Pinang, Kualuh, Serdang, Deli, dan Langkat mendatangi Acte van Erkenning en Bevestiging yang mengakui kedaulatan Belanda pada tahun 1862.